KULONPROGO-DINKOPUKM. Pendirian Koperasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah pada Pasal 3 dinyatakan bahwa Koperasi primer dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang.  Dan Koperasi sekunder dibentuk paling sedikit oleh 3 (tiga) Koperasi. Dengan demikian pendirian Koperasi lebih dimudahkan dan lebih cepat dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 ini.

Pendirian Koperasi tersebut telah dilakukan oleh Koperasi Produsen Murih Mulya Sangon II, Kalirejo dan Koperasi Produsen Argamulya Plampang II, Kalirejo, Kokap.

Hal tersebut terungkap ketika dilaksanakan pembekalan kepada kedua Koperasi tersebut oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kulon Progo pada Kamis, 10 Nopember 2022 bertempat di Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap. Hadir pada saat itu Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah (Iffah Mufidati, SH., MM), Kepala Sub Koordinator Kelompok Substansi Lembaga (Devi Yunara, SP), Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (Suwatri Asih, SE), dan segenap Pengurus dan Pengawas kedua Koperasi.

“Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo sebagai pembina Koperasi di wilayah Kabupaten Kulon Progo menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pengurus Koperasi yang didukung oleh Pemerintah Kalurahan Kalirejo, Kapanewon Kokap dan Proyek GOLD ISMIA dimana pada hari ini melaksanakan pembekalan kepada Koperasi Produsen Murih Mulya Sangon II dan Koperasi Produsen Argamulya Plampang II yang baru terbentuk. Koperasi Produsen Murih Mulya Sangon II dan Koperasi Produsen Argamulya Plampang II haruslah menjadi koperasi yang mandiri, berkualitas dan bermartabat.” jelas Iffah Mufidati, SH., MM.

Selanjutnya disampaikan bahwa Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kulon Progo merasa optimis dengan terbentuknya Koperasi Produsen Murih Mulya Sangon II dan Koperasi Produsen Argamulya Plampang II, mempunyai prospek yang sangat cerah. Untuk itu profesionalisme Pengurus maupun Pengawas harus terus diusahakan dan ditingkatkan, disertai dengan dukungan dari seluruh anggota. Kita tentunya menyadari bahwa keberhasilan Koperasi bukan hanya ditentukan oleh Pengurus, namun sangat ditentukan oleh peran aktif dari masing-masing anggota.

Dalam rangka meningkatkan kualitas organisasi diharapkan unsur badan usaha Koperasi seperti Pengurus dan Pengawas agar mengoptimalkan tugas, fungsi dan perannya masing-masing. Dalam upaya pengoptimalan fungsi Pengurus dan Pengawas Koperasi, maka secara periodik pengurusan suatu Koperasi perlu adanya regenerasi/pergantian sesuai dengan AD/ART Koperasi masing masing. Kepengurusan dan Kepengawasan agar dilakuan regenerasi dan dibatasi masa jabatannya, sehingga tidak berlaku kepengurusan dan kepengawasan seumur hidup, dalam hal ini Dana Pendidikan sangat penting untuk dilaksanakan dengan tujuan mencerdaskan dan memahamkan semua anggota koperasi dalam hal perkoperasian sehingga semua Anggota siap dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas.

Selain itu untuk Anggota Koperasi diharapkan jangan sampai mempunyai sikap dan kesadaran yang keliru dengan keberadaan Koperasi dimana Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi baik sebagai pemilik, pengguna maupun yang menerima manfaat akan keberadaan Koperasi.

Dijelaskan juga bahwa keberadaan Koperasi merupakan intentitas usaha yang legal dan merupakan usaha yang diatur di dalam Undang-Undang maupun aturan turunannya. Untuk itu keterkaitan usaha ini dan demi menjaga marwah dan eksistensi gerakan koperasi, gerakan koperasi di tuntut untuk selalu profesional dan terus berinovasi sesuai dengan aturan dan perkembangan jaman. Untuk itu koperasi dituntut:

1. Profesional dari sisi kepengurusan yaitu dapat diartikan bahwa Kepengurusan Koperasi dapat menghindari keterkaitan hubungan sedarah antara Pengurus satu dengan yang lain (Semenda) sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No 15 tahun 2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam (USP) oleh Koperasi Pasal 11 Ayat 4 Huruf c yang berbunyi “persyaratan untuk masa jabatan pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ke 1 (satu) dengan pengurus lain, Pengawas, Pengelola “.

Berdasarkan Permenkop No.15 Tahun 2015 Tentang USP Oleh Koperasi:

1. Pasal 11 Ayat 8 berbunyi “Seorang Pengurus KSP Primer dilarang merangkap sebagai pengurus atau pengawas pada KSP Primer Lainnya”.
2. Pasal 12 Ayat 7 berbunyi “Seorang Pengawas KSP Primer dilarang merangkap sebagai pengurus atau pengawas pada KSP Primer Lainnya”.

Untuk itu agar Koperasi Simpan Pinjam atau Koperasi yang mempunyai Unit Usaha Simpan Pinjam untuk mempedomani aturan tersebut sehingga tidak ada rangkap jabatan pada beberapa koperasi.

2. Koperasi diharapkan dapat bertransformasi kepada Koperasi Moderen setidaknya ada enam pendekatan umum untuk memodernisasi koperasi, antara lain akses pembiayaan, fasilitasi kemitraan dan akses pemasaran, adopsi teknologi, restrukturisasi kelembagaan melalui amalgamasi atau penggabungan, spin off atau pemekaran usaha.

Menjadi Koperasi Moderen yaitu koperasi yang menjalankan kegiatan dan usahanya dengan cara-cara baru dan menerapkan tata kelola koperasi yang baik (Good Cooperative Governance), memiliki daya saing, dan adaptif terhadap perubahan.

Ada 3 Pilar dalam Koperasi Moderen Meliputi Pilar Kelembagaan, Pilar Usaha dan Pilar Keuangan

Pilar Kelembagaan: daftar anggota berbasis elektronik; manajemen koperasi yang profesional; dan rapat anggota tahunan (RAT) dilakukan secara online.

Pilar Usaha: orientasi usaha berbasis model bisnis (hulu-hilir, kemitraan terbuka dengan para pihak); telah memiliki offtaker/pasar; inklusif terhadap perkembangan usaha anggota (promosi ekonomi anggota); dan telah memanfaatkan teknologi informasi/digital.

Pilar Keuangan: standar akuntansi yang transparan dan akuntabel; dan laporan keuangan online.

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kulon Progo dalam ketugasan pengawasan koperasi meliputi beberapa aspek:

1. Aspek penerapan kepatuhan meliputi: kepatuhan legal; kepatuhan usaha dan keuangan, kepatuhan transaksi.
2. Aspek kelembagaan koperasi meliputi kelengkapan legalitas dan kelengkapan organisasi koperasi yang mencerminkan struktur tugas, rentang kendali dan satuan pengendalian internal
3. Aspek usaha simpan pinjam meliputi: penghimpunan dana/mengontrol keseimbangan dana, penyaluran dana
4. Aspek penilaian kesehatan usaha simpan pinjam. Penilaian kesehatan Koperasi bagi Koperasi Simpan pinjam atau Koperasi yang mengelola Unit Usaha simpan Pinjam yang didasarkan pada Peraturan Deputi No. 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Usaha Simpan Pinjam Koperasi, Peraturan Deputi No. 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi.

Mengembangkan Koperasi ternyata tidak mudah walaupun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memacu perkembangan organisasi gerakan rakyat ini, hasilnya ternyata masih jauh dari memuaskan.

"Menyadari hal tersebut berbagai upaya strategis untuk menanggulangi keterbelakangan Koperasi perlu mendapatkan perhatian. Kendala-kendala internal Koperasi harus segera disingkirkan sedangkan kendala eksternal yang menghambat kelancaran Koperasi harus segera ditanggulangi." tandas Iffah Mufidati, SH., MM.